Butuh Rp.2.000 Triliun Untuk Membangun Sanitasi Air Bersih, Perumahan dan Irigasi

Komisi V DPR RI periode 2019-2024 menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (12/11/2019). 

Adapun poin-poin yang dibahas dalam raker perdana ini di antaranya evaluasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2015-2019, rencana strategis dan program kerja pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, dan program legislasi bidang PUPR.

Kemudian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjabarkan sederet program pembangunan infrastruktur PUPR lima tahun ke depan yang termasuk dalam rencana strategis (renstra).

Pertama, infrastruktur sumber daya air (SDA). Untuk pembangunan infrastruktur SDA yang akan dilakukan di antaranya meningkatkan daya tampung air menjadi 60 meter kubik per kapita per tahun. Kemudian, pembangunan 60 unit bendungan, 1.000 embung, dan 500.000 hektare (Ha) pembangunan daerah irigasi.

Setelah itu, pihaknya juga akan merevitalisasi 2,5 juta Ha jaringan irigasi, meningkatkan ketersediaan air baku menjadi 20 meter kubik per detik, dan 2.100 kilometer (km) pengendali banjir, dan pengaman pantai.

Kedua, proyek konektivitas jalan dan jembatan. Di antaranya 2.500 kilometer (km) pembangunan jalan tol, 3.000 km pembangunan jalan nasional, 60.000 meter pembangunan jembatan, dan 35.000 meter pembangunan flyover/underpass.,

Ketiga, pembangunan permukiman, dengan rincian 90% akses air minum layak, 80% akses terhadap sanitasi dan persampahan, 10.000 Ha penanganan kawasan kumuh, 11 kawasan pengembangan PLBN terpadu, 5.555 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Keempat, pembangunan perumahan, dengan rincian 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1,5 juta unit rumah swadaya, dan 500.000 unit PSU Perumahan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membeberkan, anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan proyek-proyek tersebut sekitar Rp 2.000 triliun.

"Total kita hitung Rp 2.000 triliun ya anggaran yang dibutuhkan," ungkap Basuki dalam dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta dikutip dari detik.com, Rabu (13/11/2019).

Sedangkan, APBN Kementerian PUPR tahun 2020 hanya sebesar Rp 120,2 triliun. Ia menyampaikan, anggaran 5 tahun ke depan kira-kira hanya mencapai Rp 620-650 triliun. Sehingga, sisanya diperlukan investasi swasta maupun skema KPBU.

(sumber:internet)