Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Bahas Penurunan Permukaan Tanah di Jakarta

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono serta Dirjen Kementerian PUPR duduk bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno duduk bersama membahas terkait percepatan pembangunan hingga soal penurunan permukaan tanah di Jakarta.

"Kita koordinasi teknis dengan Kementerian PUPR, ada beberapa highlight yang kita inginkan percepatan pembangunan. Salah satunya yang kita dorong berkaitan dengan penurunan muka tanah," ujarnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, (13/3/18).

Sandiaga menjelaskan, koordinasinya dengan Kementerian PUPR untuk menghentikan penurunan muka tanah yakni dengan mereduksi secara signifikan pengambilan air tanah.

Dia menjelaskan, aturan penggunaan air tanah ini sudah mulai dilaksanakan sejak kemarin. Menurutnya, ini akan dilakukan secara bertahap hingga secara masif dapat dilakukan masyarakat Jakarta.

"Kita juga sudah lakukan pipanisasi untuk memberikan sambungan air bersih bukan hanya perumahan tapi juga kawasan-kawasan akan juga diberikan layanannya untuk air bersih," ujarnya.

Dia pun menyatakan, pemberhentian penurunan muka tanah harus segera dilakukan, ini dengan mengurangi pengambilan air tanah. Hal ini juga, kata Sandi, pernah di terjadi di Tokyo, Jepang.

"Tokyo mengalami itu (penurunan muka tanah) di tahun 1960-an, Tokyo melakukan penyetopan penurunan muka tanahnya karena menyetop juga pengambilan air tanah," kelasnya.

Selain itu, dibahas juga terkait pengelolaan sumber daya air. Hal ini soal proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk penyediaan air baku.

"Untuk penyedian air baku kita sepakat juga skema KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan percepatan business to business untuk segera diimplementasikan," ucapnya.

Dalam pertemuan ini, dibahas juga persoalan pembangunan perumahan rakyat serta proyek sodetan di BKT (Kanal Banjir Timur).

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan, soal proyek sodetan hingga saat ini masih dalam progres 50%. Kini proyek tengah terhenti karena kendala pembebasan tanah.

"Total inlet dan outlet ada 13.000 m2 meter persegi yang belum bebas. Karena dulu kesepakatannya kita buat konstruksinya lalu pembebasan lahan dari Pemprov DKI," ujar dia.

Dia menyebutkan, lahan yang belum bebas berada di Bidara China, Jatinegara, Jakarta Timur. Di mana terdapat sekitar 215 kepala keluarga yang belum menyerahkan lahannya. Pembebasan lahan sendiri diperkirakan senilai Rp167 miliar.

Oleh sebab itu, dalam pertemuan ini pihak Pemprov DKI menyepakati akan segera mendorong pembebasan lahan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

"Begitu mereka selesai pembebasan lahan, kita akan langsung kerjakan," pungkasnya.

(sumber :okezone/internet)