Ketahanan Air dan Pangan Menjadi Prioritas Pemerintah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintahan telah membuat sejumlah prioritas pembangunan antara lain adalah ketahanan air dan pangan nasional.

Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2015 - 2019, menargetkan pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi.

Sedangkan capaian dalam empat tahun (2015 - 2018), Pemerintah telah membangun 860.015 hektare jaringan irigasi baru yakni tahun 2015 seluas 273.532 hektare, 2016 seluas 138.661 hektare, tahun 2017 seluas 227.743 hektare dan tahun 2018 seluas 220.079 hektare. Pada tahun 2019 ditargetkan tambahan jaringan irigasi seluas 139.410 hektare.

Menteri PUPR juga telah membuka secara resmi Forum Irigasi Dunia ke-3 dan Pertemuan Dewan Eksekutif Internasional ke-70 di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin (2/9).

Acara yang berlangsung tanggal 1-7 September tersebut dihadiri sekitar 1400 partisipan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang seperti para menteri, pengambil keputusan/pemerintah, ahli bidang irigasi, kontraktor, konsultan, komunitas/LSM dan organisasi nirlaba.

Sebagaimana diwartakan, perlu adanya kebijakan yang semakin memperkuat antisipasi dari fenomena dampak kekeringan dan prediksi kemarau berkepanjangan terhadap produksi pangan yang terdapat di berbagai daerah Nusantara.

"Luas panen diperkirakan akan menurun di atas 500 ribu hektare dibanding tahun 2018. Itu minimum," ujar Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas.

Menurut Andreas, turunnya luas panen tersebut disebabkan karena mundurnya musim tanam. Baik musim tanam pertama di musim hujan, maupun musim tanam kedua di musim gadu (padi yang ditanam pada musim kemarau).

"Perhitungan saya, penurunan produksi beras kira-kira dua juta ton, itu paling optimis. Bisa lebih dari dua juta ton," ujarnya.

Untuk itu, ia menegaskan agar pemerintah benar-benar waspada dan jangan terbuai dengan data yang menyebutkan adanya potensi surplus sekitar 4 juta ton hingga September 2019.

"Hitungan itu tidak memperhitungkan bahwa masa paceklik itu sampai Februari atau Maret tahun depan," katanya dan menambahkan, dapat dipastikan mulai Oktober sampai Februari neraca akan defisit.

Di sisi lain, indikasi turunnya jumlah produksi beras saat ini sudah terlihat, yakni dari harga gabah kering panen (GKP) yang sudah hampir mencapai Rp6 ribu.

Berkaca dari pengalaman tahun 2018 lalu, Andreas melihat bahwa pemerintah terkesan tidak melakukan analisis dan hitungan yang tepat.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Hary Tirto Djatmiko, kepada sejumlah media menyatakan bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering bila dibandingkan tahun 2018.

"Itu akan berdampak di beberapa sektor. Pertanian yang tidak ada hujan. Sektor sumber daya air yang impactnya pada ketersediaan air, dan lingkungan yang berpotensi karhutla," katanya.

(sumber:antara/internet)