Kisah Swastanisasi Air Bersih Jakarta Berujung Saling Menggugat di MA

Mulanya, swastanisasi pengelolaan air di Indonesia terjadi sejak 1991. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (Kruha) Muhammad Reza Sahib mengatakan, ide swastanisasi muncul ketika Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar US$92 juta kepada PAM Jaya.

“Bank Dunia kasih utang tapi dengan syarat mau mengubah kebijakan dengan melibatkan sektor swasta,” ucap Reza.

Mereka berasumsi, PAM Jaya saat itu lemah dalam hal finansial maupun teknis. Faktanya, menurut Reza, kondisi pengelolaan air oleh PAM Jaya saat itu sehat dan menguntungkan secara finansial maupun teknis. Bahkan saat terjadi krisis pada 1998, pengelolaan air oleh PAM Jaya tetap berjalan.

“Swasta justru tidak beri kontribusi apa-apa,” imbuhnya.

Kemudian pada 1999, lanjut Reza, Bank Dunia kembali memberi pinjaman Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) atau kepentingan sumber daya air sebesar US$300 demi perbaikan pengelolaan air di Indonesia. Hal ini yang kemudian membuat pengelolaan air oleh swasta semakin menguat.

Pihaknya mengklaim telah mengkaji dampak dari swastanisasi air ini sejak 2003. Ia menilai pihak Aetra dan Palyja sengaja ‘memeras’ warga dengan mematok tarif cukup tinggi. Namun tingginya tarif itu tak diiringi dengan perbaikan kualitas layanan.

Terlepas dari putusan MA, lanjut Reza, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan seluruh pasal dalam UU Sumber Daya Air. MK menyatakan prinsip pengelolaan air adalah res commune atau milik publik.

Reza mengatakan, layanan dari pihak swasta di negara lain sudah mulai turun sejak 2006 karena terjadi remunisipalisasi atau kembalinya layanan air swasta ke pemerintah, di antaranya di Berlin Jerman, Buenos Aires Argentina, Budapest Hungaria, dan Paris Prancis.

“Kami harap putusan MA ini dipatuhi, pemerintah tak boleh lagi mencari keuntungan dari pengelolaan air, apalagi bekerja sama dengan pihak swasta,” tuturnya.

Pada dasarnya, peninjauan kembali dapat diajukan pihak tergugat terhadap putusan kasasi MA dalam perkara perdata ini. Namun tergugat harus membuktikan kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara, selain menunjukkan bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setuju dengan putusan MA yang memerintahkan pengelolaan air oleh swasta dikembalikan ke tangan pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan air oleh Aetra dan Palyja bisa diambil alih oleh PD PAM Jaya.

"Saya setuju dan sudah sepantasnya dikembalikan kepada Pemprov DKI. Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas menyatakan, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Teguh

(sumber:cnnindonesia/internet)