Kolaborasi Bukan Swastanisasi Menyoal Tentang Kerjasama SPAM dengan Pihak Swasta

Bagi semua makhluk hidup, air adalah kebutuhan dasar yang sangat diperlukan. Tubuh manusia sendiri terdapat sekitar 60–70% kandungan air dalam tubuh. Pemenuhan akses kebutuhan air, khususnya air minum yang bersih dan sehat, telah menjadi salah satu ukuran dalam melihat pembangunan manusia di sebuah negara.

Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum warganya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak swasta.

Di beberapa kota besar, PDAM bekerja sama dengan swasta. Namun hal tersebut memberikan kesan tidak adanya perubahan pelayanan. Pihak PDAM masih memonopoli pembangunan infrastruktur. Sementara, pihak swasta hanya bermain di dalam hal pengelolaan.

Meminjam, kata Musisi Bagus Dwi Danto, “Kita akan selalu butuh air, jadi teruslah merawat. Jika orang-orang serakah datang, harus dihadang dan harus berani.”

Salah satu pengelolaan air yang menarik adalah di wilayah Barat Indonesia, Batam, Kepulauan Riau. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan air, pelayanannya diberikan kepada swasta. Pro kontra akan hal ini ada, tapi sejauh ini dinilai pelayanan yang diberikan pada tahap baik.

Hal ini sekaligus merupakan kenyataan yang membuktikan bahwa keterlibatan swasta pada hal-hal yang terkait fasilitas publik atau kebutuhan dasar sektor air minum tersebut, justru memperlihatkan dampak yang positif.

Hal ini turut diakui oleh Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Erlan Hidayat.  Menurutnya, Batam dikenal karena sistem pengelolaan airnya dikelola swasta. Ia juga menyebut tidak pernah ada masalah berarti terkait pengelolaan air tersebut.

Sedangkan di daerah lain, jika swasta ingin menggarap pengelolaan air akan terasa sulit karena berbagai regulasi. Namun pengelolaan air di Batam yang dikelola swasta menjadi bukti menarik kalau bidang tersebut mampu dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta.

“Banyak yang mau kerja sama. Tinggal cari bentuk kerja samanya seperti apa. Namun sama-sama saling menguntungkan,” ujar Erlan, saat membuka kegiatan Indonesia Water Forum 2018 di Hotel Aston Batam, Senin pertengahan tahun 2018 lalu, yang diikuti 400 peserta dari Perpamsi seluruh Indonesia.

Batam dengan kondisi alamnya, cukup spesial. Tak ada gunung di Batam, sungai juga (hampir) tiada. Air baku sepenuhnya hanya mengandalkan air tadah hujan yang ditampung di waduk yang dibangun oleh Badan Pengusahaan Batam yang menggandeng PT Adhya Tirta Batam.

Saat ini, ada lima waduk yang aktif digunakan, yakni Waduk Sei Harapan yang memiliki daya tampung 3.600.000 m3, Waduk Sei Nongsa dengan daya tampung 720.000 m3, Waduk Sei Ladi 9.490.000 m3, Waduk Mukakuning 12.270.000 m3, dan Waduk Duriangkang dengan daya tampung air baku mencapai 78.180.000 m3.

Begitu terbatasnya sumber air baku membuat pemerintah, melalui BP Batam, sangat menjaga ketersediaan air baku yang ditampung di lima waduk tersebut. BP Batam bahkan membentuk direktorat khusus yang konsen bertugas menangani pengelolaan air dan air limbah di Batam, yakni Direktorat Pengelolaan Air dan Air Limbah.

Sekeliling waduk juga umumnya rimbun ditumbuhi pohon. Bila berswafoto di sekitar waduk, sangat instagramable. Bukan tidak mungkin, lokasi tersebut bakal menarik wisatawan apabila dijadikan sebagai salah satu tempat wisata.

Namun tentu saja hal tersebut tidak akan pernah dilakukan. Pemenuhan air baku lebih penting dibandingkan dengan mengorbankan waduk-waduk tersebut sebagai objek wisata komersial.

“Bahwa negara ini dikelola oleh pemerintah sebagai eksekutif atau regulator lembaga lain atau swasta untuk melayani publik. Kemampuan pemerintah terbatas, maka dari itu untuk bisa memenuhi target, ya kerja sama dengan swasta,” ucap Pakar Tata Air dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali.

Seperti halnya di daerah-daerah, ia menilai, memang sangat perlu kolaborasi antara swasta
dengan pemerintah. Alasannya, karena keterbatasan fiskal, lalu keterbatasan manajerial, serta kemampuan teknologi. “Kolaborasi, bukan swastanisasi,” tegas dia.

Kepala Seksi Penyusunan Rencana, Subdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kurniati Widiyastuti menegaskan,  sebenarnya bukan swastanisasi istilahnya. Ia menyebutkan sama seperti pemerintah dengan badan usaha. Jadi bisa lebih efisien untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang benar-benar membutuhkan.

Kontribusi swasta, kata dia, sebenarnya cukup banyak membantu dan sangat diharapkan. Swasta bisa menangani yang sebetulnya APBN tidak perlu masuk ke situ (urusan SPAM).

“Terutama buat di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kontribusi dari dana non APBN mungkin hampir 30% ya, sebetulnya kita harapkan dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Jadi 20% APBN, 50% APBD, 30% KPPU dan dana-dana lain itu banyak,” ungkapnya.

Namun begitu, bukan berarti ia tidak memiliki catatan antara merger pemerintah dengan swasta di Batam. Ia mengakui bahwa pengelolaan air lebih maju. Tapi menurutnya, kini ditemukan kendala di penyediaan air baku. Itu terjadi karena dam atau bendungan hanya bisa sampai pada tahun 2025, sementara kebutuhan harus terpenuhi terus-menerus.

“Kami dari sisi pemerintah harus menyediakan sumber air baru,” tambahnya.

Adapun catatan yang mungkin dari sisi Pemda perlukan, adalah sumber daya manusianya kurang mumpuni.

Ia mencontohkan, misalnya untuk bagian legalnya dari swasta yang pastinya mencari keuntungan. Sementara dari Pemda tidak terlalu kompeten untuk membuat perjanjian kerja sama. Itu juga menjadi catatan dan diakui olehnya bahwa seharusnya bisa dan terus memfasilitasi orang kompeten agar selalu menemukan win-win solution.

(sumber:validnews/internet)