Kondisi Cakupan Pelayanan Air Minum Layak di Indonesia Baru 72 Persen

Pemerintah akan mendorong peningkatan program hibah air bersih perkotaan.

Program tersebut dianggap memberikan efek positif kepada pengembangan sistem penyediaan air minum di kabupaten dan kota.

"Program hibah air minum perkotaan telah memberikan dampak yang positif kepada pengembangan sistem penyediaan air minum di kabupaten atau kota. Hasil evaluasi kami, menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari sisi jumlah pelanggan dan peningkatan cakupan pelayanan pada PDAM yang melaksanakan program ini," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers nya seperti di kutip tribunnews.

Basuki mengatakan banyak dampak positif adanya Program Hibah Air Minum Perkotaan ini, salah satunya telah meningkatkan kapasitas PDAM sebagai operator penyediaan air minum, baik dari sisi keruangan daerah, teknologi, aset, maupun sumber daya manusia.

"Tahun 2019 mendatang,Kementrian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas telah mengalokasian pagu untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp 700 miliar, ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan air minum melalui pemasangan 230 ribu sambungan rumah. Ini merupakan peluang yang cukup baik dan strategis dalam rangka mengatasi gap capaian air minum yang masih terjadi hari ini," ujarnya.

Program hibah air bersih perkotaan dilakukan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian PUPR  yang bertujuan untuk menjaring komitmen dan dukungan pemerintah daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut,
Berdasarkan data BPS tahun 2017, kondisi cakupan akses pelayanan air minum layak di Indonesia baru mencapai 72 persen, di mana pelayanan akses air minum layak di perkotaan baru mencapai 80,8 persen.

Sementara itu, target nasional dalam RPJMN untuk air minum layak pada tahun 2019 telah ditetapkan sebesar 100 persen sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayahnya masing-masing.

"Program ini terukur dan investasi pembangunan di bidang air minum yang direalisasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Penyertaan Modal kepada PDAM. Program ini diprioritaskan kepada kabupaten atau kota yang mempunyai komitmen dan perhatian untuk memberikan pelayanan air minum dengan output berupa sambungan rumah air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),"kata Basuki.

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk menjaring komitmen dan dukungan dari masing-masing Pemerintah Daerah melalui program hibah ini dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum di perkotaan.

Sebelumnya, program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan nilai hibah yang telah terealiasi sebesar Rp 3,4 triliun telah mampu melayani akses air minum melalui pembangunan 1,2 juta Sambungan Rumah baru yang berasal dari 232 kabupaten kota dengan penerima manfaat mencapai 6,1 juta jiwa yang merupakan kelompok MBR.

(sumber:tribunnews/internet)