Skema KPBU Untuk Tingkatkan Akses Air Bersih Kepada Masyarakat

Hingga akhir tahun 2018,cakupan air minum di Indonesia baru mencapai sebesar 73 persen dan ditargetkan meningkat tahun 2019 menjadi 75 persen.

Program untuk meningkatkan akses air minum kepada masyarakat akan lebih besar lagi. Tidak hanya dengan dana APBN tetapi juga investasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Melalui KPBU diharapkan target 10 juta sambungan air minum baru sebagaimana arahan Bapak Wapres Jusuf Kalla bisa tercapai,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki mengatakan di samping perlunya penambahan sambungan rumah baru melalui jaringan pipa PDAM, jaringan pipa yang ada dan sudah berusia lama juga perlu direvitalisasi.

Sebenarnya air yang keluar dari water treatment adalah air layak minum. Namun, menjadi tidak layak karena kemudian menjadi tidak layak setelah melewati pipa yang berkarat dan bocor. Selain itu juga masih terjadi kehilangan air akibat pengambilan secara ilegal.

Dengan skema KPBU, penambahan layanan air minum bisa lebih cepat seperti KPBU SPAM Umbulan yang akan melayani 320 ribu sambungan rumah di Kota Surabaya, Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo dan Gresik.

Masyarakat membayar biaya pengolahan air menjadi air layak minum dengan tarif terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dalam investasi di bidang air minum, tetap harus dikuasai oleh negara mulai dari pengaturan dan tarifnya,” katanya.

(sumber;bisnis.com/internet)